Penggeledahan Markas Polisi Dipersulit

Markas Besar Kepolisian Republik Indo nesia mengeluarkan edaran terkait dengan penggeledahan di ling kungan markas dan pemeriksaan polisi oleh lembaga penegak hukum lain. Surat yang diteken Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Inspektur Jenderal Idham Aziz tersebut meminta pemeriksaan harus mendapat izin Kepala Polri. ”Telegram ini tidak ada dasar hukum dan seperti menghalangi upaya penegak hukum lain,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Senin pekan lalu.

Dia khawatir surat tersebut menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum karena lembaga lain bisa membuat kebijakan serupa. ”Nanti institusi lain kalau mau digeledah harus minta izin pimpinannya dulu,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif enggan berkomentar banyak menanggapi telegram tersebut. Dia mengatakan lembaganya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. ”Itu telegram internal Polri,” kata Syarif.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian membantah kabar bahwa surat tersebut untuk penegak hukum lain, seperti KPK, kejaksaan, dan pengadilan. Menurut dia, surat tersebut ditujukan untuk kalangan internal kepolisian. Tujuannya, ”Agar yang dipanggil memberi tahu atasannya,” ujar Tito. Tito enggan merespons soal desakan agar surat tersebut dicabut. Menurut dia, atasan perlu tahu jika ada anggotanya dipanggil penegak hukum lain. Selain itu, Tito mengatakan tujuan surat tersebut adalah agar kepolisian bisa mendampingi jika anggotanya dipanggil penegak hukum lain.