Penerbitan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat ketentuan aturan tentang usaha perdagangan minuman keras patut menjadi
bahan evaluasi dalam penerbitan regulasi sesuai hierarki perundang- undangan.
Regulasi berupa peraturan presiden itu boleh dikatakan tak sempat berlaku karena setelah diteken dan diberlakukan beberapa waktu kemudian lalu dicabut.
Pencabutan regulasi itu atas desakan kalangan organisasi keagamaan Islam.
Mereka menilai regulasi itu hanya akan berdampak buruk bagi masyarakat. Mereka menganggap regulasi itu sama dengan melegalkan peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Pembatasan kadar alkohol, mekanisme distribusi, dan lokasi penjualan tak akan efektif mencegah peredaran minuman keras secara bebas di tengah masyarakat. Penerbitan dan pemberlakuan sesaat regulasi ini menunjukkan ada sistem yang tidak valid dalam prosedur penerbitan regulasi.
Penerbitan regulasi yang kemudian dicabut dalam waktu singkat jelas menunjukkan sistem penerbitan regulasi bermasalah. Dampaknya tentu pada kewibawaan regulator, kewibawaan pemerintah.
Pernyataan pencabutan regulasi itu dikemukakan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021).
Keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol memang menuai pro dan kontra. Para penolak menilai peraturan tersebut tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial dari minuman keras.
baca juga : Daftar autotrade gold
Kalangan mendukung pengaturan industri minuman keras atau minuman beralkohol menilai investasi industri minuman beralkohol akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan mengendalikan peredaran minuman keras yang saat ini berlangsung secara sembunyi- sembunyi.
Regulasi ini bisa disebut sebagai turunan dari Undang-undang tentang Cipta Kerja. Ketika Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja dibahas, mengemuka ide tentang membuka industri minuman beralkohol. Tujuannya memberdayakan industri kecil dan menengah di daerah dan melindungi masyarakat yang mengonsumi minuman beralkohol.
Pembukaan investasi untuk industri minuman beralkohol mulai dari skala kecil hingga skala besar itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021) lalu.
Patut dipertanyakan bagaimana prosedur penerbitan aturan turunan Undang-undang tentang Cipta Kerja yang sangat banyak ketika yang berlaku dan terjadi seperti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 itu. Penerbitan peraturan presiden ini tampaknya tak melalui klajian yang komprehensif, tak melibatkan banyak pihak, tak menggunakan pola partisipasi yang luas.
Proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah keharusan dalam penyusunan regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Undang-undang tentang Cipta Kerja mensyaratkan banyak aturan turunan. Banyak aturan turunan
Undang-undang tentang Cipta Kerja yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Penyusunan draf regulasi hingga penerbitan dan pemberlakuan tak boleh dilalukan asal jadi. Pemerintah tak boleh sewenang-wenang dengan hanya menggunakan wewenang sendiri untuk menerbitkan suatu regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penerbitan regulasi dalam hierarki perundang-undangan hendaknya mempertimbangkan pengalaman masa lalu, kondisi faktual atau kini, dan kepentingan masa depan.
Regulasi yang demikian jelas membutuhkan persiapan matang, pembahasan komprehensif, dan diperkuat dengan pembukaan ruang partisipasi seluas-luasnya. Tanpa itu, regulasi yang dihasilkan tak akan selaras dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak serta tanpa wibawa.
